YOGYAKARTA, Borneonusa News – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, putri bungsu Sultan Hamengkubuwono X, melontarkan pernyataan tegas terkait arah pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beliau secara terbuka menolak konsep pembangunan destinasi wisata di Yogyakarta yang sekadar mengekor atau meniru model pariwisata di Bali.

Menurut GKR Bendara, Yogyakarta memiliki akar budaya dan filosofi yang sangat kuat yang tidak seharusnya dikorbankan demi tren industri pariwisata massa semata.

Pariwisata Berbasis Budaya vs Pariwisata Massa

Pernyataan Putri Sultan ini muncul sebagai respons atas tren pembangunan resor dan destinasi wisata baru di Yogyakarta yang dinilai mulai kehilangan identitas lokalnya. GKR Bendara menekankan bahwa keunikan Yogyakarta terletak pada warisan budaya (cultural heritage) dan nilai-nilai luhur yang tidak dimiliki daerah lain.

“Yogyakarta bukan Bali. Kita punya karakter sendiri, punya unggah-ungguh, dan filosofi yang harus tetap dijaga. Pembangunan wisata tidak boleh hanya soal fisik, tapi juga tentang bagaimana menjaga jiwa dari daerah tersebut,” tegas GKR Bendara.

Beberapa poin keberatan yang ditekankan antara lain:

• Identitas Visual: Arsitektur bangunan baru yang cenderung modern-tropis tanpa sentuhan Jawa.
• Dampak Sosial: Kekhawatiran akan pergeseran nilai sosial masyarakat lokal akibat komersialisasi berlebihan.
• Keberlanjutan Lingkungan: Pembangunan di area sensitif seperti kawasan karst Gunungkidul yang berisiko merusak ekosistem air.

Yogyakarta sebagai Destinasi Wisata Berkualitas

Alih-alih bersaing secara kuantitas dengan Bali, GKR Bendara mendorong Yogyakarta untuk fokus pada Quality Tourism. Konsep ini menitikberatkan pada wisatawan yang menghargai narasi budaya, sejarah, dan interaksi mendalam dengan masyarakat lokal.

Dengan status Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO (Sumbu Filosofi), arah kebijakan pariwisata diharapkan lebih condong pada pelestarian daripada sekadar eksploitasi lahan.

Tantangan Investasi di Sektor Pariwisata

Meskipun menolak “Baliisasi”, pihak Keraton dan Pemerintah DIY tidak menutup diri terhadap investasi. Namun, ditekankan bahwa setiap investor harus mematuhi aturan tata ruang dan mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam bisnis mereka. Hal ini penting agar kemajuan ekonomi tetap berjalan selaras dengan pelestarian budaya.

Jaga Marwah Budaya, Putri Sultan Tolak Pembangunan Wisata Yogyakarta Meniru Bali

YOGYAKARTA – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, putri bungsu Sultan Hamengkubuwono X, melontarkan pernyataan tegas terkait arah pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beliau secara terbuka menolak konsep pembangunan destinasi wisata di Yogyakarta yang sekadar mengekor atau meniru model pariwisata di Bali.

Menurut GKR Bendara, Yogyakarta memiliki akar budaya dan filosofi yang sangat kuat yang tidak seharusnya dikorbankan demi tren industri pariwisata massa semata.

Pariwisata Berbasis Budaya vs Pariwisata Massa

Pernyataan Putri Sultan ini muncul sebagai respons atas tren pembangunan resor dan destinasi wisata baru di Yogyakarta yang dinilai mulai kehilangan identitas lokalnya. GKR Bendara menekankan bahwa keunikan Yogyakarta terletak pada warisan budaya (cultural heritage) dan nilai-nilai luhur yang tidak dimiliki daerah lain.

“Yogyakarta bukan Bali. Kita punya karakter sendiri, punya unggah-ungguh, dan filosofi yang harus tetap dijaga. Pembangunan wisata tidak boleh hanya soal fisik, tapi juga tentang bagaimana menjaga jiwa dari daerah tersebut,” tegas GKR Bendara.

Beberapa poin keberatan yang ditekankan antara lain:

• Identitas Visual: Arsitektur bangunan baru yang cenderung modern-tropis tanpa sentuhan Jawa.
• Dampak Sosial: Kekhawatiran akan pergeseran nilai sosial masyarakat lokal akibat komersialisasi berlebihan.
• Keberlanjutan Lingkungan: Pembangunan di area sensitif seperti kawasan karst Gunungkidul yang berisiko merusak ekosistem air.

Yogyakarta sebagai Destinasi Wisata Berkualitas

Alih-alih bersaing secara kuantitas dengan Bali, GKR Bendara mendorong Yogyakarta untuk fokus pada Quality Tourism. Konsep ini menitikberatkan pada wisatawan yang menghargai narasi budaya, sejarah, dan interaksi mendalam dengan masyarakat lokal.

Dengan status Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO (Sumbu Filosofi), arah kebijakan pariwisata diharapkan lebih condong pada pelestarian daripada sekadar eksploitasi lahan.

Tantangan Investasi di Sektor Pariwisata

Meskipun menolak “Baliisasi”, pihak Keraton dan Pemerintah DIY tidak menutup diri terhadap investasi. Namun, ditekankan bahwa setiap investor harus mematuhi aturan tata ruang dan mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam bisnis mereka. Hal ini penting agar kemajuan ekonomi tetap berjalan selaras dengan pelestarian budaya.